Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selata

Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand

Abstract

Kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan merupakan kebijakan pemerintah pusat (Bangkok) dalam hal memberikan wewenang penuh kepada militer, untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 1) à¸à¸Žà¸­à¸±à¸¢à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸›à¸µ 2547 (peraturan dalam keadaan darurat tahun 2004);  2) พ.ร.ภฉุà¸à¹€à¸‰à¸´à¸™à¸›à¸µ 2548 Po-Ro-Ko  (peraturan keamanan dalam keadaan darurat tahun 2005); dan  3) พ.ร.บ ปี  2551 Po-Ro-Bo (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008). Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan (studi kasus di desa Repel, Krongpinang, Thailand. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut, yaitu: 1) Hilangnya fungsi eksekutif setempat; 2) Lembaga pemerintahan daerah tertekan oleh sistem militer; 3) Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan daerah (kepala desa) menurun.

Kata kunci: Patani, Konflik, Kebijakan Daerah Khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah.